Not known Facts About reformasi intelijen indonesia
Not known Facts About reformasi intelijen indonesia
Blog Article
Jika intelijen mempunyai informasi tentang suatu ancaman terhadap negara maka Intelijen Negara wajib untuk berkoordinasi kepada aparat keamanan untuk melakukan tindakan hukum.
. Intelligence companies should abandon the outdated paradigm in comprehension threats and spend near consideration to new worries such as world-wide terrorism.
This in essence removes the objection mechanism of AMDAL issuance which has been used by civil society quite a few situations in environmental protection efforts.
yang memberikan keuntungan yang menentukan bagi mereka yang menguasainya. Melalui media massa intelijen bukan hanya bereaksi dan melakukan counter
Di satu sisi badan intelijen tahu kepentingan clientnya, sebaliknya sang consumer juga harus tahu apa yang dibutuhkan oleh badan intelijen agar dapat menghasilkan produk intelijen yang bermutu one .
Untuk menjaga kredibilitas intelijen diperlukan wadah organisasi intelijen modern day, intelijen yang menjaga profesialisme, menghormati hak asasi manusia dan tetap meyakini kerahasiannya serta tata kelola yang demokratis, patuh pada institusi politik dan negara.
Situasi berubah pasca-Dekrit 1950, di mana kebijakan Soekarno berorientasi pada sipil dan konsolidasi politik dalam negeri.
Untuk mencegah terulangnya pendadakan strategis perlu dilakukan penguatan terhadap intelijen di Indonesia. Ada beberapa langkah yang dapat ditempuh dalam rangka penguatan intelijen negara.
Abstrak Artikel ini menguji kompleksitas seputar kekerasan yang dilakukan oleh Muslim terhadap komunitas Ahmadiyah di Indonesia di period baru demokrasi reformasi. Kekerasan muncul sejak 1998 pasca Suharto ketika beberapa kelompok Muslim seperti Front Pembela Islam (FPI), yang mengklaim bahwa Ahmadiyah adalah kelompok yang sesat menurut ortodoksi Islam. Artikel ini mencoba memahami mengapa dan bagaimana Ahmadiyah menjadi focus on serangan kekerasan oleh beberapa kelompok Muslim di period pasca Suharto dengan meningkatnya kelompok fundametalis Islam setelah menemukan kebebasan baru beragama. Dengan demikian, pertanyaan yang muncul adalah bagaimana faktor politik, ekonomi dan teologi Islam muncul sebagai faktor penting yang mengkontribusi atas serangan kekerasan. Melalui identifikasi studi kasus tertentu penyerangan di kota-kota lintas pulau Jawa dan Lombok, saya juga akan mengeksplorasi bagaimana pemerintah membuat kebijakan untuk menemukan solusi yang terbaik dan sejauhmana efektifitas kebijakan tersebut untuk menyelesaikan masalah.
Post 411 and 412 of the new Code situs web prohibit intercourse and cohabitation without authorized marriage, and allow it to be punishable by as many as 6 months in jail. This provision will disproportionately affect LGBTQ people today, who're not permitted to legally marry people today of precisely the same sexual intercourse less than Indonesian regulation. The Criminal Code also criminalizes abortion and abortion providers, which disproportionately impacts the well being and safety of girls and ladies.
There are actually nine (nine) Constitutional Court docket judges, during which 3 (a few) are nominated by the Supreme Court docket; three (a few) are nominated by the home of Representatives, and A further three (3) are nominated via the President. All of the judges are appointed via a Presidential Decree and all will serve in one panel in Each and every scenario prior to the Court docket. The term of Office environment for judges is 5 (5) a long time and each one of these could be reelected for another 1 (one) time period. The presence in the Constitutional Courtroom has drastically afflicted Indonesia normally. Previously, legal guidelines proven with the legislative institution can not be challenged. The establishment of your Constitutional Court has manufactured it achievable to annul the complete legislation or Section of its substances if its creating or material is contradictory for the Constitution. This serves being a Look at and equilibrium of a political organ including the Legislative entire body.
Adat Legislation: Adat Law (hukum adat or adat recht) can be a set of neighborhood and standard laws and dispute resolution devices in many portions of Indonesia. Hence, there is absolutely no united Adat Law for The complete Indonesian people today. A Dutch legal scholar, Van Vollenhoven labeled Adat Regulation into 23 subdivisions based on a mix of region and ethnicity. Its sources are unwritten regulations evolving from and managed by authorized consciousness of the folks.
6 sacks that contains diverse overall body parts were uncovered by citizens of Iwaka village. Papua army spokesperson Lt. Col. Herman Taryaman said the victims are suspected of getting been sympathizers of an armed separatist group.
This pressure also led to a worsening economic predicament; two). The elite conspiracy, In particular the ICMI Management, which withdrew support, mobilized demonstrations and urged the leadership of the Majelis Permusyawaratan Rakyat